Pemerintah dan APH Harus Serius Tegakkan Hukum pada Kasus ‘Polisi Tembak Polisi’ di Sumbar

29-11-2024 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ‘polisi tembak polisi’ yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Insiden ini, kata Nurwayah, kembali menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Untuk itu, ia pun menyerukan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.

 

“Peristiwa seperti ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

 

“Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya”

 

Selain itu, Legislator Dapil Jakarta III ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan untuk memastikan semua aktivitas dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Nurwayah, tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

 

“Penting untuk mengembalikan integritas hukum di sektor ini. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban. Kita harus menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Nurwayah menyebutkan pihaknya juga akan terus mengawal isu ini melalui komisi terkait di DPR RI, gunas memastikan ada langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah insiden serupa terulang. Terlebih, Nurwayah mengingatkan bahwa keberanian untuk mengungkap kasus ini menjadi momentum penting dalam menegakkan keadilan.

 

“Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis
28-01-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga...
Martin Daniel Tumbelaka: MPR, DPR dan DPD RI Siap Gelar Perayaan Natal 2024-2025
21-01-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang Perayaan Natal MPR, DPR dan DPD RI Tahun 2024-2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari...
Gencatan Senjata Tak Berarti Maafkan Kejahatan Kemanusiaan Israel terhadap Palestina
18-01-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa meskipun gencatan senjata sudah ditandatangani dan akan berlaku mulai...
Haji Jalal Dorong KAI Perluas Akses KRL hingga Karawang dan Purwakarta
17-01-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII Jalal Abdul Nasirmendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk...